pa praya 3

Pedoman Pengelolaan Organisasi & Administrasi

Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 817

Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 817

A.
PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI
  1.
Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
Lampiran
2. Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung. Lampiran
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
Lampiran
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Lampiran

 

B.
PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
  1.
Aturan Prilaku Pegawai Mahkamah Agung.
Lampiran
2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil
Lampiran
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai negeri Sipil.
Lampiran
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomr 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43/BP/SK/VIII/2013 Tentang Pedoman Audit Kinerja Penilain Integritas Pengadilan Kepala badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Lampiran
6. Surat Kepala Badan Pengawasan Negara Nomor : K.26-30/V.7-3/99 Tanggal 17 Januari 2014 Tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil
Lampiran
7 Sekretaris mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149-1/SEK/KU.01/6/2014 Tentang Pemberian Cuti untuk memenuhi kewajiban agama
Lampiran
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Lampiran

 

C.
PEDOMAN PENGELOLAAN  UMUM
  1.
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan
Lampiran
2.
Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Lampiran
3.
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
4.
Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
   
   

 

D.
PEDOMAN PENGELOLAAN  KEUANGAN
  1.
Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat
Lampiran
2.
Petikan Keputusan Penggua Anggaran/Pengguna  barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 Lampiran
3.
Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak Tetap.
Lampiran
4.
Peraturan Mentri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 Tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Lampiran
5.
Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun anggaran 2019.
Lampiran
6.
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 11/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun anggaran 2018.
Lampiran

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Praya

Jl. Jend. A. Yani No. 3 Praya, Lombok Tengah - NTB 83511

Telp/Fax: 0370-6158515

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Delegasi/Tabayun : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Lokasi Kantor

Info Perkara PA

SIPP PA Mataram

SIPP PA Girimenang

SIPP PA Selong

 

Copyright © 2020. Pengadilan Agama Praya